Beranda EDITOR'S PICKS Kaleidoskop Kebijakan Otomotif Indonesia Tahun 2018

Kaleidoskop Kebijakan Otomotif Indonesia Tahun 2018

JAKARTA, 22 Desember 2018 – Tahun 2018 akan segera ditutup beberapa hari lagi. Berbagai kejadian sudah berlangsung selama tahun 2018, demikian juga di bidang otomotif. Peluncuran mobil baru, facelift, produksi, angka penjualan, hingga kebijakan.

Di tulisan kaleidoskop kali ini, Carvaganza akan menurunkan tulisan tentang beberapa kebijakan otomotif yang cukup berpengaruh. Ada beberapa kebijakan seperti rencana pengembangan mobil listrik, penerapan nomor ganjil genap, e-toll dan yang terkini adalah peresmian Tol Trans Jawa oleh Presiden RI Joko Widodo.

Berikut beberapa catatan kebijakan otomotif versi Carvaganza:

Mobil Listrik

Perbincangan tentang mobil listrik cukup mendominasi jagat otomotif nasional. Puncaknya ditandai oleh Mitsubishi Motors Corporation (MMC) menghibahkan 10 unit kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) pada Februari lalu. Terdiri dari 8 unit Mitsubishi Outlander hybrid dan 2 unit mobil listrik i-MiEV dengan 4 unit quick charger kepada pemerintah Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan  pemerintah menginginkan populasi mobil listrik mencapai 20 persen dari seluruh mobil di Indonesia pada 2025 mendatang. Namun sampai dengan sekarang pemerintah belum punya kebijakan atau aturan yang jelas tentang mobil listrik.

Pengurangan Pajak Mobil Sedan

Wacana untuk mengurangi pajak mobil sedan mengemuka sejak pertengahan 2017, tapi sampai sekarang belum juga teralisasi. Sempat dikabarkan UU yang baru tentang pajak mobil sedan pada Mei 2018, tetapi belum terealisasi. Saat ini, pajak untuk sedan dengan kapasitas mesin 1.500 CC ke bawah dikenai pajak 30 persen, sedangkan di atas 1.500 CC ke atas 40 persen karena sedan dianggap sebagai barang mewah. Sedangkan PPnBM untuk mobil selain sedang dan station wagon hanya 10 – 20 persen saja.

Pajak untuk kendaraan sedan diusulkan sama dengan mobil selain sedan yang selama ini berlaku untuk meningkatkan ekspor mobil sedan ke luar negeri. Pasalnya, bengkaknya pasar mobil keluarga MPV hanya terjadi di Indonesia, sedangkan pasar terbesar mobil di luar negeri adalah sedan.

 

Pelat Nopol Ganjil Genap

Kebijakan ini sudah diberlakukan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun selama  gelaran Asian Games 2018 kebijakan nomor Ganjil Genap itu diperluas lagi di bawah kepemimpin Gubernur Anies Baswedan. Tadinya hanya berlaku di Jl. M.H. Thamrin, Jl. Jenderal Soedirman dan Jalan Gatot Soebroto, namun diperluas sampai Jl. Benyamin Sueb, Jl. Ahmad Yani, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. S. Parman, Jl. Rasuna Said, Jl. MT Haryono dan Jl. Metro Pondok Indah.

Kebijakan ganjil genap ini diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan berlaku setiap hari Senin-Minggu pukul 06.00 -21.00 WIB. Namun sehabis Asian Games, cakupan area tidak berkurang yang dikurangi hanya jam dan hari berlaku. Jam berlaku dibatasi dari 6 – 10 pagi dan 16.00 – 21.00 pada sore hari. Pada hari Sabtu dan Minggu, aturan ini tidak berlaku.

Kenaikan BBM

Sepanjang tahun 2018 ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah enam kali menaikkan Bahan Bakar Minyak yang dimulai dengan kandungan oktan Ron 90 ke atas atau mulai dari Pertalite.

Sepanjang tahun ini, BBM Premium (Ron 88) tidak pernah mengalami kenaikan, sedangkan Pertalite yang diklaim sebagai Ron 90 telah dua kali mengalami kenaikan. BBM terakhir kali mengalami kenaikan dan dilakukan secara diam-diam pada 10 Oktober 2018. Di mana pada tanggal itu, Premium mengalami kenaikan Rp 450 dari Rp 6.550 menjadi Rp 7.000.

 

Emisi Gas Buang Euro 4

Mulai tanggal 1 Oktober 2018 Indonesia memasuki era Euro IV. Melalui Keputusan Menteri LHK No 20/2017 sejak Oktober 2018 seluruh kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin wajib memenuhi standar emisi gas buang setara dengan Euro 4.

Ketentuan ini tidak berlaku mundur. Hanya mobil-mobil yang diproduksi mulai 1 Oktober 2018 yang wajib Euro 4. Di Eropa sendiri, peraturan emisi gas buang Euro 4 sudah diberlakukan sejak tahun 2005 dan untuk kawasan ASEAN, Indonesia tertinggal dari Thailand (pada 2012), Malaysia (2013) dan Singapura (2005) dalam hal penerapan emisi Euro 4.

Euro 4 merupakan salah satu bagian dari standar emisi gas buang di Uni Eropa untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Euro 4 mensyaratkan batas emisi Karbon Monoksida (CO) 1 g/km, Hidrokarbon (HC) 0,1 g/km, Nitrogen Oksida 0,08 g/km untuk mesin bensin. Sementara batasan Euro 4 untuk mesin diesel adalah CO 0,50 g/km, HC+NOx 0,30 g/km, NOx 0,25 g/km, dan Particulate Matter (PM) 0,025 g/km. Tapi di Indonesia sekarang ini, belum berlaku untuk mesin diesel, baru untuk mesin bensin.

Tilang Elektronik

Sistem tilang elektronik mulai diuji coba di Jakarta pada 1 Oktober 2018 di mana sistem ini mengandalkan kamera closed circuit television (CCTV) berteknologi canggih. CCTV ini akan memantau setiap pelanggaran lalu-lintas di tempat-tempat di mana CCTV itu dipasang.

CCTV tersebut akan meng-capture pelat nomor kendaraan pelanggar lalu-lintas di lapangan kemudian terkoneksi dengan kantor di TMC Polda Metro Jaya dan petugas di kantor tersebut yang akan mengecek database itu.

Sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) mulai Januari 2019 akan diperkuat oleh 81 kamera CCTV di 25 titik di Jakarta.

Electronic Road Pricing (ERP)

Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa bahwa ERP direncanakan berlaku mulai Mei 2019. Pembangunan proyek ini akan dilaksanakan dalam dua tahap menyesuaikan dengan operasional Mass Rapid Transportation (MRT) yang rencananya dibuka Maret 2019.

Tahap pertama pembangunan ERP di Jalan Jenderal Soedirman mulai dari titik Bundaran Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Tahap kedua dari Bundaran HI sampai Merdeka Barat.

Wajib E-Toll di Semua Ruas Toll

Pada bulan Oktober pula, pemerintah memberlakukan kewajiban pemakaian E-Toll di seluruh tol di Indonesia. Gerbang tol tidak lagi melayani pembayaran tunai, melainkan melalui kartu-kartu elektronik yang dikeluarkan oleh bank-bank penerbit.

Tol Trans Jawa

Presiden Joko Widodo meresmian 7 ruas tol di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Kamis (20/12). Peresmian dilakukan di dua tempat yakni empat ruas tol yang berada di Jawa Timur dilakukan di Simpang Susun (SS) Bandar, di KM 671 Jalan Tol Jombang-Mojokerto dan tiga ruas tol di Jawa Tengah dilakukan di Jembatan Kali Kuto, yang menjadi ikon ruas Tol Batang-Semarang.

Empat ruas tol di Jawa Timur yang diresmikan sepanjang total panjang 59 Km antara lain Tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono (38 km), Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono (1 km), Gempol-Pasuruan seksi 3 Pasuruan-Grati (14 km) dan Surabaya-Gempol seksi relokasi Porong-Gempol (6 km).

Sementara di Provinsi Jawa Tengah total panjang tol yang diresmikan sepanjang 142 Km yakni ruas Tol Pemalang-Batang segmen SS Pemalang-Paserakan (34 Km), Batang-Semarang (75 Km), dan Semarang – Solo segmen Salatiga-Kartasura (33 Km).

Nantinya, Jalan Tol Trans Jawa akan beroperasi mulai dari Merak hingga Banyuwangi dengan panjang total 1.150 Km.  Kini dari Merak hingga Grati, Pasuruan sepanjang 933 Km sudah tersambung, sementara Pasuruan-Banyuwangi sepanjang 217 Km ditargetkan beroperasi pada tahun 2021.

Carvaganza ikut menjajal ruas tol dari Subaya hingga Semarang bersama dengan rombongan presiden Joko Widodo. Di perjalanan ini Carvaganza menggunakan Mitsubishi Xpander Ultimate AT, varian tertinggi Xpander.

Baca juga: Menembus Tol Trans Jawa dengan Mitsubishi Xpander

EKA ZULKARNAIN

Video Terbaru Youtube Carvaganza