Mobil Listrik Semakin Murah, Pemerintah Tetapkan Pajak Impor Nol Persen

JAKARTA, Carvaganza - Pemerintah Indonesia semakin melancarkan jalan pengembangan industri kendaraan bertenaga listrik. Karena selain strategis, sektor ini juga mendorong terciptanya industri berteknologi dan bernilai tambah tinggi. Karena itu, kini kendaraan listrik murni telah mendapatkan bea masuk barang impor nol persen (0%).

Artinya, untuk membeli kendaraan khususnya mobil listrik murni, harga jualnya bisa semakin terjangkau. Bahkan regulasi insentif pendukung telah disiapkan lebih dulu untuk industri ini.

Untuk mendorong penggunaan mobil listrik murni bagi konsumen langsung. Pemberian insentif diantaranya berupa PPnBM nol persen, pajak daerah maksimum 10 persen, uang muka minimum nol persen, serta tingkat bunga yang rendah. Selanjutnya, untuk industri manufaktur diberikan tax holiday, tax allowance dan super tax deduction untuk riset maupun pengembangan. Agar menguatkan berbagai dukungan ini. Pemerintah menetapkan tarif khusus Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor.

Tapi syaratnya dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD). Adapun dasar regulasi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/MK.010/2022. Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.

Baca Juga: Mulai 2030, Grup Stellantis Tak Akan Produksi dan Jual Mobil Mesin Konvensional

Dari berbagai jenis barang yang didatangkan dari luar negeri. Seperti impor dalam keadaan lengkap tapi belum dirakit (Completely Knocked Down/CKD) dan impor dalam keadaan lengkap dan utuh (Completely Built-Up/CBU). PMK ini menyasar IKD karena jenis ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian domestik. Mengingat, komponen KBLBB IKD yang belum lengkap dapat dipenuhi dengan menggunakan part lokal (dihasilkan produsen dalam negeri).

Pemanfaatan impor CKD dan IKD ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Adapun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari KBLBB IKD sesuai dengan PMP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

“Insentif ini dapat membuat industri KBLBB semakin berkembang. Karena akan meringankan biaya produksi dan mendorong industri untuk menghasilkan KBLBB dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Sehingga harga kendaraannya semakin terjangkau bagi masyarakat. Berkembangnya industri KBLBB dapat meningkatkan investasi. Penghematan konsumsi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM). Kualitas lingkungan dan mendorong penguasaan teknologi. Hal ini nantinya diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor hub kendaraan bermotor listrik,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam rilis resmi.
ANJAR LEKSANA / WH

Baca Juga: Mazda2 Ini Pakai Mesin Biodiesel, Dikembangkan Khusus Untuk Balap Turing

Sumber: Zigwheels