PPN 12% dan Regulasi Baru Pajak Otomotif, Gaikindo: Peluang dan Tantangan Industri

JAKARTA, Carvaganza - Pemerintah akan memperkenalkan kebijakan baru terkait perpajakan di sektor otomotif mulai tahun depan. Langkah ini mencakup pemberian insentif fiskal sebesar 3 persen untuk Hybrid Electric Vehicle (HEV) dengan kandungan lokal tertentu, yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2025. Sementara itu, insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) yang sudah lebih dulu diberlakukan akan tetap dilanjutkan.

Kebijakan tersebut meliputi potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk impor mobil listrik dalam bentuk completely knocked down (CKD) dan pembebasan Bea Masuk untuk mobil listrik impor dalam bentuk completely built up (CBU). Selain itu, untuk CKD diberikan insentif PPnBM DTP sebesar 15 persen. Kebijakan ini disambut positif oleh asosiasi serta pelaku industri kendaraan bermotor di Indonesia.

Yohanes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap industri kendaraan bermotor yang tengah menghadapi tantangan berat.

”Gaikindo sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah sebagai respons cepat untuk menjaga kelangsungan industri kendaraan bermotor Indonesia yang tengah mengalami tekanan. Karena berbagai hal sejak tahun lalu. Oleh sebab itu, keluarnya kebijakan insentif dari pemerintah bagi kendaraan hybrid, merupakan berita baik. Diharapkan mampu memulihkan dan menggairahkan kembali industri kendaraan bermotor Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Insentif Sudah Pasti, Mitsubishi Xpander Hybrid Rilis di Indonesia Tahun Depan?

Lebih lanjut, Nangoi menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan membantu memacu pertumbuhan pasar otomotif pada tahun 2025. Pemerintah juga dinilai terus mendukung pengembangan kendaraan rendah emisi dan hemat bahan bakar, termasuk dalam kategori Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target netral karbon pada tahun 2060.

Sejak Januari hingga November 2024, gabungan penjualan kendaraan BEV dan HEV telah mencapai pangsa pasar sebesar 11,6 persen. Menanggapi kebijakan tersebut, Budi Darmawan, Director of Sales Chery Sales Indonesia, memberikan pandangan berbeda.

“Tentu kami akan terus mengamati perkembangan (HEV). Pada intinya Chery punya line up itu. Kami juga ancang-ancang untuk menghadapi 2025, akan sangat agresif. Nah, mengenai PPN 12 persen, kami lihat akan signifikan (terhadap penjualan). Pertama PPN & kedua opsen. Ini menjadi suatu hal dilematis," jelas Budi.

"Satu sisi itu kebijakan pemerintah. Di sisi lain kami sebagai pelaku industri melihat ini justru bisa sedikit banyak memperlambat pertumbuhan otomotif, yang tahun ini sudah kena pukulan. Mungkin dengan adanya opsen ini masyarakat terbebani cukup berat. Karena lumayan juga pertambahan pajak yang dibebankan kepada customer,” jelas Budi usai meresmikan Chery Pondok Gede, pekan lalu.

Asosiasi memandang bahwa langkah pemerintah memberikan insentif untuk BEV dan HEV merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing kendaraan nasional. Mereka percaya kebijakan ini juga dapat mengurangi kekhawatiran pelaku industri terhadap dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

”Kebijakan positif dari pemerintah ini membangun keyakinan bagi industri kendaraan bermotor Indonesia. Bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap potensi penjualan. Dan bahkan dapat diabaikan,” tutup Nangoi, mengomentari kebijakan perpajakan baru tersebut.
(ANJAR LEKSANA / WH)

Baca Juga: Daihatsu Sahabat Siaga Liburan: Fasilitas Pos, Bengkel, dan Layanan Mobile di Nataru