Soal PPnBM Baru, Honda: Kami Sudah Siap

KANAZAWA, 28 Oktober 2019 – Salah satu aturan yang ditunggu dunia otomotif Indonesia yaitu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor di Indonesia akhirnya dikeluarkan. Meski belum langsung efektif berlaku, berbagai sambutan ditunjukkan para pemain otomotif Tanah Air.

PPnBM baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM. Peraturan ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2019 dan diundangkan 16 Oktober 2019. Artinya peraturan ini akan berlaku mulai 16 Oktober 2021.

Dalam aturan tersebut pengenaan PPnBM tidak lagi dilakuan berdasarkan bentuk bodi kendaraan. Melainkan besaran emisi gas buang yang dihasilkan atau konsumsi bahan bakar.

Hal ini tentunya berpengaruh pada kinerja agen pemegang merek di Indonesia, salah satunya adalah PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai agen pemegang merek Honda di Indonesia. Sebagai salah satu pemain besar otomotif di Indonesia, aturan ini tentunya akan berpengaruh pada kinerja HPM.

Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM mengatakan pihaknya tidak ada masalah dan sudah siap. Honda masih menanti aturan turunannya yang mengatur aturan ini secara detail. Hal ini diperlukan agar Honda bias menyusun strategi yang pas.

“Secara strategi kita sudah sangat siap mengikuti kebijakan baru tersebut. Namun kita masih menantikan petunjuk teknis (juknis) dari aturan skema PPnBM tersebut," jelas Yusak Billy di Kanazawa, Jepang, dalam rangkaian perjalanan HPM ke Tokyo Motor Show 2019.

Menurut Yusak Billy jika juknis sudah keluar, maka Honda akan menyiapkan strategi termasuk produk-produk yang bisa dipasarkan di Indonesia. Model ini termasuk kendaraan rendah emisi seperti hybrid atau electric vehicle (EV).

Honda sangat berharap Pemerintah Indonesia segera merilis aturan turunannya, agar produsen kendaraan bermotor juga bisa menyiapkan strategi dan produk yang pas dengan aturan tersebut. “Jika sudah ada kita segera lakukan langkah dan strategi untuk perusahaan kita,” kata dia.

RAJU FEBRIAN (KANAZAWA)