Berurusan di Jepang, Carlos Ghosn Dicekal Pemerintah Perancis

PARIS, 21 November 2018 – Buntut dari penangkapan Carlos Ghosn atas kasus penggelapan penghasilannya kini semakin meluas, bahkan hingga ke ranah pemerintahan. Sebelumnya, saham Nissan dan Renault anjlok di pasar saham.

Kali ini, Ghosn dikabarkan telah dicekal oleh pemerintah negara Perancis atas pelanggarannya tersebut. Menteri Keuangan Perancis, Bruno Le Maire inginkan Ghosn segera dikeluarkan dari jajaran manajemen Renault.

Bukan tanpa alasan pemerintah Perancis turun tangan pada kasus ini, karena mengingat 15 persen saham Renault saat ini dimiliki oleh Perancis. Le Maire menyatakan bahwa Ghosn “tidak di posisinya lagi” sebagai pimpinan Renault.

Menurut lansiran BBC News, direksi Renault akan menggelar rapat untuk menunjuk sosok pengganti Ghosn. Nama COO Renault, Thierry Bollore muncul sebagai kandidat kuat untuk posisi tersebut yang disampaikan langsung oleh Le Maire.

“Kami perlu menetapkan struktur manajemen sementara secepat mungkin,” kata Le Maire. Aliansi yang terjalin antara Renault dan Nissan akan berusaha dipertahankan saat perubahan direksi dilakukan.

Skandal terungkap bahwa Ghosn selama beberapa tahun terakhir tidak melaporkan pendapatannya sesuai dengan yang diterima. Media di Jepang mengklaim Ghosn tidak melaporkan sekitar 5 miliar Yen pendapatannya, serta melakukan sejumlah pelanggaran finansial serius.

Menyusul investigasi berdasar informasi yang didapat dari seorang whistleblower, Nissan langsung memecat Ghosn dari posisinya sebagai Chairman dan CEO, yang kemudian diikuti oleh Mitsubishi. Dalam kasus ini, pejabat eksekuti f lain bernama Greg Kelly juga tertuduh melakukan hal serupa.

Ghosn, pria 64 tahun berkebangsaan Brazil itu selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting di balik terbentuknya Nissan-Renault-Mitsubishi Alliance, yang berhasil membawa Nissan dan Renault bangkit di industri otomotif dunia.

WAHYU HARIANTONO