KADIN: Batalkan Impor Rp24,66 Triliun Mobil dari India!

JAKARTA, Carvaganza - Kontroversi rencana impor massal kendaraan dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus bergulir. Setelah mendapat kritik dari Kemenperin dan DPR, kini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi menyerukan agar agenda impor senilai Rp24,66 triliun tersebut dibatalkan. Kadin menilai kebijakan ini berisiko melumpuhkan industri otomotif nasional yang sedang berupaya bangkit.

Kebijakan memasukkan 105.000 unit kendaraan niaga secara utuh (Completely Built Up/CBU) dianggap tidak sejalan dengan visi industrialisasi yang digaungkan pemerintah. Meskipun secara regulasi perdagangan impor ini sah karena mobil bukan barang terlarang, Kadin melihat adanya ketidakharmonisan kebijakan antara sektor perdagangan dan perindustrian.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri dalam keterangan tertulis (22/02/2026).

 

Ancaman Terhadap Rantai Pasok Lokal

Saleh Husin, yang juga mantan Menteri Perindustrian, menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya bisa diraih jika industri manufaktur dalam negeri diperkuat. Mengandalkan produk impor CBU dalam skala masif justru akan mematikan investasi yang sudah tertanam di Indonesia.

Baca Juga: BUMN Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga India: Ancaman atau Solusi bagi Industri Otomotif Nasional?

Efek domino dari impor ini diprediksi akan menghantam industri komponen lokal, mulai dari produsen mesin, bodi, ban, hingga perangkat elektronik. Padahal, penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kunci utama penyerapan tenaga kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Jika pasar domestik justru dibanjiri unit impor, agenda hilirisasi dan kemandirian SDM lokal terancam layu sebelum berkembang.

Kapasitas Produksi Nasional Masih Melimpah

Ironisnya, saat ini produsen otomotif di Indonesia seperti Suzuki, Toyota, Isuzu, hingga Wuling memiliki kapasitas produksi pick-up yang sangat besar, mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun. Namun, kapasitas ini belum terserap secara maksimal.

Meskipun PT Agrinas Pangan Nusantara berdalih membutuhkan unit penggerak 4x4 yang produksinya masih terbatas di dalam negeri, industri nasional menyatakan kesanggupannya untuk memproduksi varian tersebut jika diberikan waktu persiapan dan kesempatan.

 

“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati. Sehingga pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.

Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pick-up dari pabrikan Mahindra dikabarkan telah mendarat di pelabuhan Indonesia sebagai bagian dari tahap awal pengiriman. Kadin berharap pemerintah segera melakukan sinkronisasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar proyek KDKMP ini justru menjadi momentum kebangkitan manufaktur lokal, bukan pintu masuk bagi ketergantungan impor yang lebih dalam.
(EDITORIAL)

Baca Juga: DPR Soroti Kontrak Impor Rp24,66 Triliun: Prioritaskan Produk Lokal