DPR Soroti Kontrak Impor Rp24,66 Triliun: Prioritaskan Produk Lokal

JAKARTA, Carvaganza - Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan 105.000 unit kendaraan dari India guna operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menuai pro dan kontra. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, secara khusus menyoroti nilai fantastis kontrak pengadaan tersebut yang mencapai Rp24,66 triliun.

Proyek raksasa ini melibatkan dua raksasa otomotif India: Mahindra & Tata yang akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pick Up, serta Tata Motors yang menyumbang 70.000 unit (terdiri dari Yodha Pick-Up dan Ultra T.7 Light Truck). Evita menekankan bahwa skala pengadaan ini memiliki implikasi yang sangat luas.

“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” ujar Evita di Jakarta (19/2/2026).

 

Keselarasan dengan Kemenperin

Komisi VII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap sikap Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Data menunjukkan bahwa pabrikan otomotif di Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi hingga satu juta unit kendaraan pick-up setiap tahun. Dengan volume sebesar itu, kebutuhan kendaraan niaga domestik, khususnya varian penggerak dua roda (4x2), seharusnya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Baca Juga: Kemenperin & Gaikindo Soroti Rencana Impor 105.000 Unit Mobil: Potensi Dampak Ekonomi Rp27 Triliun

“Kami sejalan dengan Kementerian Perindustrian bahwa pengadaan pemerintah harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri. Kapasitas produksi nasional kita sangat memadai,” tegasnya.

Kritik atas Spesifikasi 4x4 dan Efisiensi Anggaran

Evita juga mendesak adanya transparansi terkait alasan pemilihan spesifikasi penggerak empat roda (4x4). Ia berargumen bahwa sebagian besar jalur distribusi logistik pedesaan di tanah air masih sangat layak dilalui oleh kendaraan 4x2 rakitan lokal. Penggunaan spesifikasi 4x4 yang dianggap berlebihan hanya akan membebani anggaran karena harga beli dan biaya perawatan yang jauh lebih mahal.

“Kalau memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan 4x4, itu harus dipetakan secara spesifik. Tidak bisa digeneralisasi. Harus ada kajian kebutuhan berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujar dia.

 

Lebih lanjut, Evita mengingatkan adanya payung hukum yang ketat, yakni UU Nomor 3 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang mewajibkan instansi untuk memprioritaskan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen atau total nilai manfaat 40 persen. Impor hanya diizinkan sebagai opsi terakhir jika industri lokal benar-benar tidak sanggup memenuhi permintaan.

“Karena itu, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia. Penguatan industri dalam negeri merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional yang konsisten disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pengadaan sebesar ini harus menjadi momentum untuk memperkuat manufaktur nasional dan mendorong substitusi impor. Itu sejalan dengan arah kebijakan presiden dalam memperkuat kemandirian ekonomi,” pungkas Evita.
(EDITORIAL)

Baca Juga: Michelin Ingatkan Pentingnya Perhatikan Ban untuk Perjalanan Ramadan dan Lebaran