Relevansi Impor Pick-Up 4x4 India untuk Kebutuhan Desa di Indonesia, Ini Analisis Strategisnya

JAKARTA, Carvaganza - Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk mendatangkan unit kendaraan niaga penggerak empat roda (4x4) secara utuh (Completely Built Up/CBU) dari India guna memperkuat armada Kopdes Merah Putih terus memicu diskusi hangat. Langkah ini didasari pada upaya efisiensi anggaran negara, namun efektivitas spesifikasi kendaraan terhadap beragam topografi desa di Indonesia menjadi poin yang perlu ditelaah lebih dalam.

Argumen Agrinas: Efisiensi Biaya sebagai Prioritas

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menegaskan bahwa aspek harga adalah pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Melalui pembelian langsung dari pabrikan di India, APN mengklaim dapat memangkas anggaran belanja hingga Rp43 triliun dari total pagu e-katalog sebesar Rp121 triliun.

“Kenapa kami mendatangkan (mobil) dari India? Pertama masalah harga. Untuk kendaraan (pick up) 4x4 sangat mahal baik dari manapun yang suplai pasar di Indonesia. Kami perlu 4x4 karena digunakan bagi daerah dengan lahan sangat menantang. Baik di Jawa pun kalau di sawah-sawah sangat menantang. Selain itu produksi mobil niaga secara nasional kalau tidak salah cuma 70 ribu unit. Maka kami tambahkan lagi 70 ribu dari pasar yang ada, stoknya tidak ada,” ucap Joao Angelo de Sousa Mota di akun Instagram resmi PT AGN.

Foto: IndiaMART

 

Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pick-up merek Mahindra dilaporkan telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengadaan total 105.000 unit kendaraan ini dibiayai melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan dicicil oleh Kementerian Keuangan selama enam tahun.

Baca Juga: Terobosan Logistik Hijau di Jalur Emas, Kalista dan Toyota Tsusho Ujicoba Truk EV Heavy Duty

“Begini, jadi melalui impor dari india. Itu menjadi jalan tengah. Jadi adil bagi kami menggunakan biaya APBN secara bijak. Karena dibeli dengan harga hampir setengahnya lebih murah dari produk yang ada di pasaran RI. Sehingga ketika kami belanja untuk Koperasi Merah Putih dari sisi sarana dan prasarana, sudah efisiensi secara maksimal,” imbuh Joao.

Perspektif Akademis: Anomali Spesifikasi dan Realitas Lapangan

Yannes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), memberikan kritik terhadap kebijakan penyeragaman unit 4x4. Menurutnya, penerapan spesifikasi penggerak empat roda untuk seluruh desa di Indonesia merupakan sebuah anomali kebijakan karena tidak sesuai dengan tingkat aksesibilitas infrastruktur saat ini.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, lebih dari 80% desa di Indonesia telah terhubung dengan jalan aspal atau beton yang stabil. Hal ini mengisyaratkan bahwa penggunaan unit 4x2 (penggerak dua roda) jauh lebih efisien dan tepat sasaran secara fungsional.

Foto: Tata Motors

 

“Asal tahu, kebutuhan operasional kopdes di berbagai wilayah sebenarnya tidak menuntut spesifikasi 4WD secara menyeluruh. Karena pemilihan moda angkutan wajib berkorelasi dengan indeks aksesibilitas sejumlah wilayah saat ini sudah mencapai fase matang. Mengacu data BPS 2024, di atas 80 persen desa telah terhubung jalan aspal atau beton yang dapat dilalui sepanjang tahun. Maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan lebih besar prosentase kendaraan niaga 4x2 jauh lebih efisien dan tepat. Sesuai prinsip teknologi fungsional infrastruktur,” ungkap Yannes Pasaribu.

Yannes memaparkan bahwa kebutuhan unit 4x4 secara teknis hanya mendesak di wilayah dengan infrastruktur ekstrem, seperti sekitar 23% wilayah di Papua. Sementara di Jawa dan Sumatra, infrastruktur jalan yang stabil membuat penggunaan unit 4x4 menjadi overspec (mubazir) dan tidak efisien.

Risiko Operasional: Biodiesel dan Biaya Perawatan

Kekhawatiran lain mencakup konsumsi bahan bakar dan kompatibilitas mesin. Sistem 4x4 memiliki kerugian mekanis yang lebih besar, yang berpotensi meningkatkan konsumsi BBM hingga 20% dibandingkan unit 4x2. Selain itu, biaya perawatan komponen pemindah daya jauh lebih kompleks dan mahal.

Yang paling krusial adalah kecocokan mesin diesel asal India dengan regulasi bahan bakar lokal. Mesin impor tersebut harus melalui verifikasi ketat agar mampu beroperasi secara optimal menggunakan campuran biodiesel B35 hingga B40 yang berlaku di Indonesia. Tanpa adaptasi yang baik, risiko kerusakan mesin secara massal dapat menghambat produktivitas logistik pangan perdesaan.
(ANJAR LEKSANA / WH)

Baca Juga: Industri Kaca Nasional Desak Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Impor 105.000 Unit Mobil dari India