Masa Depan BEV: AEML Ajak Pemerintah Garap Insentif Nonfiskal Mulai 2026

JAKARTA, Carvaganza - Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) memberikan apresiasi atas keberhasilan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2023 yang dinilai sukses meruntuhkan hambatan pasar otomotif hijau. Selain memicu pertumbuhan industri Battery Electric Vehicle (BEV) secara masif, AEML kini mulai mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif nonfiskal guna menjaga keberlanjutan tren ini.

Sekjen AEML, Rian Ernest, menekankan bahwa percepatan penggunaan kendaraan listrik adalah kunci bagi stabilitas ekonomi dan energi nasional.

"Kami akan terus mendukung program pemerintah untuk percepatan adopsi BEV ini. Kami meyakini bahwa adopsi kendaraan listrik yang lebih masif dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Antara lain membuat langit kota lebih biru, mengurangi beban subsidi BBM secara signifikan, serta memperkuat ketahanan energi nasional dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM," ujar Rian Ernest.

Foto: AEML

 

Pertumbuhan Pesat Model dan Investasi BEV

Data dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Sepanjang 2023 hingga 2025, penjualan mobil listrik di Indonesia melonjak rata-rata 147% per tahun. Pilihan bagi konsumen pun berkembang pesat, dari yang awalnya hanya 16 varian kini tersedia hingga 138 varian.

Baca Juga: Pembuktian Lepas L8 Libas Trek Banjir 60 CM

Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, menjelaskan bahwa elektrifikasi adalah langkah krusial untuk kemandirian energi.

“Perpres 79/2023 dirancang guna memecah hambatan struktural tersebut. Elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi kemandirian energi. Mengingat sekitar 97 persen sumber listrik nasional berasal dari sumber domestik. Berbeda dengan BBM yang masih sangat bergantung dari impor,” jelasnya.

Sektor ini juga berhasil menarik minat investor. BKPM mencatat realisasi investasi mobil listrik mencapai Rp36,1 triliun pada periode 2023-2025. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Roro Reni Fitriani, menegaskan bahwa kebijakan yang ada bukan sekadar mempermudah masuknya unit impor.

Foto: AEML

 

"Kami tidak serta-merta hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia. Tapi secara jangka panjang pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi. Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor," imbuh Roro.

Fokus 2026: Manufaktur Lokal dan Insentif Nonfiskal

Saat ini, kapasitas produksi nasional telah mencapai 410 ribu unit per tahun dari 14 perusahaan yang beroperasi. Memasuki tahun 2026, fokus beralih pada penguatan struktur manufaktur dengan target TKDN minimal 40%, di mana industri baterai menjadi tulang punggung utamanya.

Meski insentif impor sementara telah berakhir pada akhir 2025, pemerintah tetap menjanjikan dukungan melalui preferensi tarif pajak seperti BBNKB dan PPnBM. Di sisi lain, AEML menilai bahwa kini saatnya mengoptimalkan kemudahan operasional bagi pengguna.

“Asosiasi ingin berkolaborasi lebih erat dengan regulator untuk mendorong insentif nonfiskal. Tujuannya agar masyarakat makin tergerak beralih menggunakan BEV karena kemudahan operasional yang ditawarkan dalam keseharian, tanpa harus selalu membebani keuangan negara," pungkas Rian.
(ANJAR LEKSANA / WH)

Baca Juga: MG S5 EV Hadir di Indonesia, Sudah Bisa Dipesan Sebelum IIMS 2026