Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan di 2025, Investasi dan Lapangan Kerja Baru Terancam

JAKARTA, Carvaganza – Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditargetkan menjadi 17 % - 19 % pada 2025 mendapatkan protes dari sejumlah pihak. Salah satunya ialah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih yang menyatakan target tersebut tidak sesuai dengan rencana pemerintah di tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan bisa berdampak negatif bagi investor khususnya untuk sektor energi terbarukan di Indonesia. Sebelumnya Pemerintah Indonesia menargetkan transisi energi terbarukan di tahun 2025 akan mencapai 23% atau lebih tinggi dari yang tertuang di RPP KEN saat ini.

Menurut Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi Institute of Essential Service Reform (IESR), Pemerintah Indonesia seharusnya mengevaluasi faktor penyebab dari turunnya target tersebut. Apalagi seharusnya target ini seharusnya terus naik demi menguatkan komitmen Pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. “Karena, walau masih dalam draf RPP KEN, indikasi penurunan target dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan investor terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia,” tambah Deon.

Hal senada juga disampaikan oleh Arif Adiputro dari Divisi Kajian Indonesia Parliamentary Center (IPC) yang menyatakan bahwa revisi target bertentangan dengan netral karbon yang akan diterapkan di 2060. Pasalnya, untuk mencapai kedua target ini, Indonesia seharusnya meningkatkan target bauran energi terbarukan menjadi 45% pada 2030.

“Penurunan target bauran energi terbarukan menghambat upaya mendorong pengembangan energi terbarukan. Hal ini dapat berdampak negatif pada upaya transisi energi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Arif.

Baca Juga: Ada Recall Toyota bZ4X, Perlu Penyesuaian Ulang ECU dan MID

Di samping menurunkan target Emisi Terbarukan , pada draf revisi KEN juga terdapat sejumlah solusi lain dalam strategi transisi energi salah satunya ialah pemanfaatan biodiesel berbasis sawit. Dalam draft tersebut juga disampaikan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit ini mengguakan campuran (B60) sekitar 60%. Selain itu, ada pula rencana untuk pemasangan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) di seluruh pembangkit listrik berbasis fosil, hingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 250 megawatt (MW).

Pengoperasian PLTN di Indonesia ini juga ditentang oleh Indonesia Center for Environmental Law. Menurutnya revisi PP tentang KEN ini seharusnya dijadikan peluang untuk memastikan target bauran energi nasional sejalan dengan target iklim yang aman. Karenanya, revisi yang disusun seharusnya justru menetapkan target ketat pengakhiran ketergantungan pada energi fosil dan mengutamakan pengembangan energi terbarukan.

“Memasukkan PLTN membawa risiko besar terhadap perlindungan hak asasi manusia berupa risiko toksik serius dan sangat sulit dipulihkan. Hal ini membawa risiko terhadap perlindungan hak hidup maupun hak atas kesehatan,” ujar Grita Anindarini, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law.

Selain itu, penuruan terdapat target Energi Terbarukan (ET) ini juga berdampak pada potensi pekerjaan hijau (Green Jobs) yang menurun. Pasalnya jika Pemerintah tetap konsisten dengan target 23% pada 2025 makan akan menyediakan lapangan pekerjaan di bidang Teknik ET hingga 432 ribu di 2030. Potensi lapangan kerja ini tercatat 10 kali lipat dari 2019 dan melebihi jumlah tenaga kerja di sektor energi fosil pada saat ini.

“Ketika target ini diturunkan, maka prospek penciptaan green jobs dari sektor energi terbarukan akan ikut menurun. Padahal potensi green jobs yang meningkat akan berkontribusi pada pencapaian target Indonesia mendapatkan investasi untuk pengembangan industri hijau, menjawab kebutuhan pekerjaan di masa depan, dan dukungan masyarakat pada energi terbarukan,” kata Verena Puspawardani, Direktur Program Koaksi Indonesia.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga dinilai lambat dalam merealisasi pengembangan energi terbarukan yang ada saat ini. Padahal PLN telah merencanakan untuk membangun energi terbarukan tenaga surya dan angin di RPUTL 2021-2030. Bahkan kemampuan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik energi baru tersebut dinilai dapat bersaing dengan PLTU dengan insentif Batubara yang mencapai US$ 70/ton.

Deon menambahkan, jika ditilik dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, aspek ekonomi sudah tidak lagi menjadi hambatan pengembangan energi terbarukan. Karena harga listrik energi terbarukan, terutama surya dan angin beserta biaya integrasinya ke jaringan kelistrikan, diakui sudah dapat bersaing dengan PLTU yang mendapat insentif harga batu bara US$ 70/ton.

“Jadi, masalahnya bukan di keekonomian energi terbarukan tapi proses pengembangan dan pengadaannya. Ini yang perlu diperbaiki dengan cepat. PLN sudah merencanakan membangun energi terbarukan 20,9 gigawatt (GW) di RUPTL 2021-2030, namun realisasi masih lambat sampai saat ini,” Deon menjelaskan.

“Pemerintah sudah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) PTLS atap 3,6 GW pada 2025, namun regulasi PTLS atap, yakni Peraturan Menteri ESDM 26/2021 masih tertunda implementasinya. Hambatan ini harus diselesaikan,” tambah Deon.
(ALVANDO NOYA / WH)

Baca Juga: Sejarah Evolusi Porsche Macan, Dari SUV Ber-DNA Sportscar Menjadi EV Karismatik