Beranda Updates Kenaikkan Tarif Pengurusan BPKB dan Mutasi Sama di Seluruh Indonesia

Kenaikkan Tarif Pengurusan BPKB dan Mutasi Sama di Seluruh Indonesia

BERBAGI

JAKARTA, 4 Januari 2017 — Memasuki awal tahun 2017, pemerintah naikkan biaya tarif pengurusan BPKB dan mutasi. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

“Kenaikan tarif kepengurusan surat kendaraan bermotor itu diberlakukan secara nasional. Artinya, besaran tarif yang dipatok di tiap daerah di Indonesia adalah sama,” ujar Kombes Pol Refdi Andri, Kepala Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri kepada Carvaganza.

Kenaikan biaya penerbitan BPKB dan ganti kepemilikan (mutasi) ini tergolong besar. Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Sementara untuk roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Baca Juga:  STNK Anda Hilang? Jangan Khawatir, Ini Cara Pengurusannya

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan komentar terkait hal tersebut.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI kepada Carvaganza mengatakan alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana alasan Menkeu, adalah kurang tepat. “Sebab STNK, SIM adalah bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi. Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefid. Atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN,” jelas Tulus Abadi.

Kenaikan itu kurang relevan tanpa proses reformasi di sisi pelayanan. Bahkan sampai detik ini proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB, masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama hinga alasan stok blankonya masih kosong. Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB tersebut.

Baca Juga:  STNK Anda Hilang? Jangan Khawatir, Ini Cara Pengurusannya

“Seharusnya kenaikan itu juga paralel dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia. Ini dengan asumsi jika kenaikan itu sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum,” tutupnya.

VALDO PRAHARA

subscribe Carvaganza's youtube channel to get the latest car reviews

BERBAGI



Innova Community Kampanyekan “GATELL” 2017

JAKARTA, 14 Desember 2017 – Innova Community (IC) terus mensosialisasikan SOP Konvoy ala Innova Community berupa safety driving, penggunaan Radio...

Honda HR-V dan BR-V Kuasai 58% Pasar LSUV Tahun Ini

JAKARTA, 14 Desember 2017 -- Honda terus mempertahankan dominasinya di pasar Low Sport Utility Vehicle (LSUV) tanah air dengan menguasai...

11 Bulan 2017, Daihatsu Sigra Produk Paling Laris

JAKARTA, 14 Desember 2017 -- Selama periode 11 bulan (Januari – November) 2017, Daihatsu Sigra menjadi model paling populer dari...

Makin Luas, Mitsubishi Resmikan Diler Kendaraan Penumpang ke-3 di Makassar

MAKASSAR, 14 Desember 2017 -- PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terus memperluas jaringan penjualan kendaraan khusus penumpang....

Hyundai Motor Gandeng Artha Mobil Indonesia Bangun Pabrik di Indonesia

SEOUL, 13 Desember 2017 -- Hyundai Motor Company (HMC) punya rencana besar di Indonesia. Pabrikan Korea Selatan itu menggandeng PT...